Jakarta –
Indonesia jadi salah satu negara dengan tingkat perokok tertinggi di dunia. Penelitian tentang sistem Pengurangan Risiko Tembakau atau Tobacco Harm Reduction (THR) selaku alternatif berhenti merokok menjadi salah sesuatu seni administrasi dalam dasar penyusunan aturan, demi menekan risiko terhadap rokok.
Peran pemerintah buat mendukung riset wacana ini sungguh diperlukan. Nantinya, hasil riset akan menjadi data permulaan buat merumuskan peraturan berbasis data, mengingat Indonesia angka kematian akhir rokok di Indonesia di sekarang ini meraih 300.000 nyawa per tahun.
“Data dari observasi menjadi komparasi yang bagus selaku dasar bagaimana tentukan sebuah regulasi. Regulasi ini mau dibentuk seumpama apa? Pemerintah mesti investasi bagi penelitian, tergolong sistem alternatif ini. Sebab, untuk mengerti sebuah ilmu itu mahal. Topik ini (THR) tak pernah diangkat,” ungka Dokter Pakar Fisiologi Universitas Padjajaran (Unpad) Ronny Lesmana menyampaikan, ditulis Senin (3/2/2025).
Selama ini, observasi didominasi sudut pandang tembakau selaku komoditas. Ad interim dari segi kesehatan, studi untuk mempergunakan produk alternatif tembakau yg rendah risiko belum dikerjakan. Melihat suasana ini, akademisi pun menjalankan studi-studi alternatif, tergolong forum yang dinaungi universitas wilayah Ronny bekerja.
Meskipun, observasi tersebut belum diterima dengan baik oleh pemerintah selaku pendukung penetapan aturan. Menurutnya, pemerintah masih belum menyaksikan THR selaku potensi yang bisa dimaksimalkan buat menghasilkan perokok beralih sampai kesudahannya berhenti merokok.
Ronny menegaskan, merujuk pada riset “Lives Saved Report” yg terbit November 2024 lalu, penerapan THR dalam kebijakan publik diproyeksikan akan menyelamatkan 4,6 juta nyawa di Indonesia sampai 2060. Metode THR hadir selaku pendekatan yg berencana bagi meminimalisir risiko kesehatan akhir rokok dengan menampilkan pilihan alternatif yg lebih rendah risiko untuk pengguna.
| Baca juga: Petani Tembakau Khawatir Anggaran Ini Berlaku |
Hasil observasi pun menjelaskan bahwa produk alternatif yang tersedia mendukung upaya bagi berhenti merokok. Di negara-negara maju seumpama Swedia, Inggris, Amerika Perkumpulan dan Jepang, THR menjadi pecahan vital bagi pemerintahnya dalam merancang kampanye berhenti merokok. Di Swedia, tingkat merokok menurun dalam 15 tahun terakhir, dari 15 persen menjadi 5,3 persen.
“Pemerintah kalian terlalu ketat dalam menatap produk tembakau alternatif ini, cuma jalan dengan paradigma dihentikan merokok. Namun, fakta di lapangan, selama rokok masih diizinkan, perlu pilihan menurunkan risiko dalam bentuk lain. Secara rasional, ini bukan satu yang dapat ditunda, namun dipikirkan bareng buat ke depannya,” ujarnya.
Usaha-usaha ini yakni pecahan yang ditangani untuk menurunkan risiko dan efek buruk penggunaan tembakau. Konsep THR yang masih absurd juga perlu diperkenalkan terhadap penduduk dan digali lebih mendalam mengenai keuntungannya buat perokok untuk beralih sampai kesudahannya sungguh-sungguh berhenti merokok. Untuk itu, pemerintah perlu mendukung observasi gampang-mudahan mereka mampu mencurahkan konsentrasi terhadap eksistensi produk tembakau alternatif dan bagaimana cara menanggulangi dilema yang ditimbulkan oleh rokok.
“Bukti hasil riset dapat memberi sedikit argumen bagi kalian para peneliti dalam penentuan regulasi yg mungkin muncul. Perlu menyaksikan data dan hasil yg fair terhadap implementasinya. Kita perlu bukti yang lebih kuat, duduk lebih banyak, diskusi lebih panjang, alasannya yakni kebijakan mesti menjinjing impact terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Pakar Kesehatan Wahyu Widowati turut menekankan pentingnya tugas pemerintah dalam mendukung observasi mengenai pemanfaatan produk alternatif dalam menolong menurunkan angka perokok. Dukungan pemerintah mulai gotong royong membangun data yang memiliki efek dan mampu menjadi pertimbangan dalam pengambilan perumusan kebijakan.
“Perlu langkah sungguh serius dari semua pihak. Tingkat kematian dan risiko penyakit akhir konsumsi rokok sangatlah tinggi sehingga mesti sedang pekerjaan bersama-sama, antarpeneliti, pemangku kebijakan dan yang menertibkan regulasi soal bagaimana menertibkan produk turunan dapat diedukasikan terhadap penduduk Indonesia,” ucapnya.
