Jakarta –
Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) berharap pemerintah memeriksa kebijakan perlindungan industri hulu dan mengubahnya menjadi pinjaman dispensasi pajak. Langkah ini diperlukan dapat menyelamatkan Indonesia dari gempuran produk plastik impor.
Juru Bicara FLAIPHI Henry Chevalier mengatakan, Indonesia ialah salah satu negara dengan materi baku plastik (BBP) termahal. Selain itu, kapasitas industri hulu setempat belum sanggup menyanggupi keperluan materi baku plastik bagi industri hilir, cuma dapat menyanggupi hingga 60-70%. Hal ini menghasilkan impor BBP sulit terhindarkan.
“Kita impor, pastinya ada biaya-biaya yg yang lain-lain, bea masuk. Bea masuk itu apabila kalian impor dari Timur Tengah, itu hingga 50%. Ada cost disitu, ditambah cost produksi, (cost tenaga kerja), sehingga harga jual produk dalam negeri lebih tinggi dari harga jual produk barang jadi impor yang masuk Indonesia,” kata Henry, dijumpai usai FGD di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Oleh lantaran itu industri hilir plastik dalam negeri kesusahan bagi berkompetisi dengan produk-produk luar. Henry pun membandingkan dengan Vietnam dan negara-negara Asia lainnya, di mana mereka memiliki bea masuk impor BBP yg jauh lebih rendah, bahkan ada yg hingga 0%.
“Paling tinggi juga 3%. Dia bikin produk jadi plastik, beliau ekspor ke Indonesia, beliau tahu harganya Indonesia itu produk jadi yg mahal, beliau ekspor ke Indonesia. Akhirnya apa? Sulit industri hilir dalam negeri bersaing,” jelasnya.
Sementara pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 tentukan peningkatan tarif Bea Masuk terhadap materi baku plastik (BBP) sebesar 10-15%. Aturan itu berencana untuk menampilkan perlindungan terhadap industri hulu. Namun menurut Henry, hal ini justru menghasilkan industri plastik hilir kian terbebani.
“Akhirnya kan cost kalian bertambah. Nah proposal dari PMK 19/2009 untuk memaksimalkan ongkos masuk impor materi baku plastik itu ke Indonesia bagi memproteksi hulu, tapi kita babak belur,” ujarnya.
Pengusaha berharap agar pemerintah memeriksa kebijakan tersebut dan mengubahnya dengan dispensasi pajak. Menurutnya hal ini menjadi penyelesaian dalam upaya sinkronisasi industri hulu dan hilir.
“Misalnya dispensasi pajak tubuh kerja keras atau kebijakan-kebijakan pajak lah yang diberikan. Jangan tarif barrier. Kalau tarif barrier, bea masuk, ya mati kami. Kalau mau support hulu kalian menyadari bahwa kami hilir, tanpa hulu tak mulai jadi. Sebaliknya hulu juga menyerupai itu,” terang dia.
Dengan langkah ini, kesempatannya mampu membantu menurunkan harga BBP dalam negeri di sektor hulu, sekaligus mendorong geliat industri produk plastik di tengah maraknya produk impor. Henry juga berharap, bikinan BBP dalam negeri mampu diekspansi sehingga impor dapat berkurang.
Leave feedback about this