20 April 2025
BeritaDetikhealth

Dpr Ri Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah Di Ruu Wantimpres

Gedung DPR
Ilustrasi kompleks dewan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, Dewan Perwakilan Daerah). (Andhika Prasetia/)

Jakarta

Pimpinan dewan perwakilan rakyat RI telah mendapat surat presiden (surpres) wacana penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang wacana Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 wacana Dewan Pertimbangan Kepala Negara. Surat presiden itu masuk ke pimpinan dewan perwakilan rakyat RI pada 9 Agustus 2024.

“Ketujuh, R34/Pres/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU wacana perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 wacana Dewan Pertimbangan Presiden,” ujar Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat RI Rachmat Gobel dalam Kedap Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Selain Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah Terkait RUU Wantimpres, dewan perwakilan rakyat memperoleh pergeseran antarwaktu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2022-2027. dewan perwakilan rakyat RI juga menerima Surpres Rancangan UU wacana Hukum Perdata Internasional.

“R65/Pres/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, hal penunjukan wakil pemerintah bagi membahas RUU wacana perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 wacana Ombudsman RI. R31/Pres/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024, hal wacana pergeseran antarwaktu anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027,” ujar Gobel.

Baca juga: Waka MPR Minta Pimpinan dewan perwakilan rakyat Segera Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT

“R32/Pres/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024, hal rancangan UU wacana Hukum Perdata Internasional. R36/pres/08/2024 tanggal 14 Agus 2024, hal RUU wacana budget pendapatan dan belanja negara tahun 2025,” tambahnya.

Selain surpres, DPR RI mendapat surat dari Ketua Komisi Yudisial (KY) terkait penyusunan nama kandidat hakim agung dan hakim ad hoc. Surat itu masuk per tanggal 11 Juli 2024.

“Tanggal 11 Juli 2024 hasil penyusunan nama kandidat hakim agung dan hakim ad hoc pada MA tahun 2024. Akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat RI,” imbuh Gobel.

Baca juga: Pembiaran RUU PPRT Dinilai Akan Makara Preseden Buruk buat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

surpressurat presidendpr riLoading...Hoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif kandidat polisi rujukan di siniSelengkapnya

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video