Efisiensi Anggaran, Anggota Dpr Minta Pemerintah Penilaian Ulang Proyek Ikn

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengapresiasi langkah pemerintah yg menjalankan efisiensi anggaran, tergolong bagi pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN), yg memicu budget IKN pada tahun 2025 merupakan senilai Rp5,04 triliun.

Anggota DPR, Bambang Haryo Soekartono menyebutkan, efisiensi ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah bagi menjalankan pengkajian ulang proyek pembangunan IKN, yg telah menyita budget besar sejak ditetapkan.

“Pembangunan IKN ini memerlukan penilaian ulang, meskipun selama ini telah digelontorkan budget yang cukup besar di abad pemerintahan sebelumnya. Karena dari analisa aku, ada beberapa hal yang mesti menjadi pertimbangan dikala memicu secara sarat IKN selaku ibu kota negara dan sentra pemerintahan,” kata Bambang Haryo, Jumat (14/2/2025).

Salah satu pertimbangannya merupakan aksesibilitas dan budget penduduk dikala ingin mengunjungi IKN. Karena menyerupai diketahui, dikala ini populasi paling besar Indonesia berada di Jawa dan penduduk yang berkepentingan buat mengunjungi ibu kota negara dan sentra pemerintahan di Jakarta, setiap harinya, meraih minimal 5 juta orang.

“Selama ini, mereka menggunakan aneka jenis moda. Baik moda darat publik, moda darat segera baik kendaraan beroda empat maupun sepeda motor, moda laut, dan udara. Bahkan, penduduk bisa jalan kaki ke ibu kota Jakarta. Mayoritas penduduk yang hendak ke ibu kota dapat menggunakan moda darat. Bayangkan jikalau flow pergerakan penduduk itu berpindah ke IKN, cuma dengan beberapa moda saja yang mampu melayani, yakni moda maritim dan moda udara. Kita tahu sendiri, kalau kedua moda itu jumlahnya terbatas. Dapat dibayangkan padatnya para penumpang yg hendak mengantri nanti,” ujarnya.

Jika dimisalkan, yg bergerak ke IKN merupakan 1 juta orang per hari dan memakai moda udara, dengan tarif Rp1,5 juta, maka ongkosnya yaitu Rp1,5 triliun. Artinya bagi pulang pergi, memerlukan Rp3 triliun per hari. Dan buat satu tahun, dikehendaki ongkos Rp1.095 triliun cuma bagi transportasi, belum tergolong akomodasi.

“Ini kan nilai yg sungguh besar. Kita kan mendorong efisiensi anggaran. Bukan cuma di pemerintah saja, tapi juga di masyarakat. Bayangkan, penduduk mesti mengeluarkan Rp1.500 triliun hanya buat transportasi dan kepraktisan ke IKN,” ungkapnya lagi.

Bambang mengungkapkan kesanggupan bandara di IKN dan pendukung IKN dalam memuat potensi penumpang yang hendak mengunjungi IKN. Tidak usah bicara, 5 juta orang. Sebut saja 1,5 juta per hari.

“Kapasitas bandara IKN itu hanya 600 orang per hari. Dan bandara Balikpapan, selaku pendukung IKN, cuma bisa memuat 15 juta penumpang per tahun atau setara dengan 41.100 penumpang per hari. Bandingkan dengan proyeksi kandidat penumpang, yg 1,5 juta per hari. Mau diletakkan dimana seluruh penumpang itu?” kata Bambang Haryo lebih lanjut.

Ditambah, jumlah pesawat di Indonesia totalnya 480 unit. Bila kapasitas 150 kursi, setara dengan kapasitas 72 ribu penumpang.

“Dengan 480 pesawat yg ada di Indonesia, bila dipindahkan segalanya ke jalur Jakarta-IKN penumpng yang mampu diakomodir hanya 72 ribu. Lalu Bagaimana caranya jikalau mesti memuat 1,5 juta penumpang per hari?? Mau berapa trip per hari, jikalau kami asumsikan 480 unit itu memiliki rute ke IKN. Apalagi, apron Bandara Balikpapan cuma 20 hingga 30 pesawat dan apron Bandara IKN tidak lebih dari 10 pesawat. Sisa yang 440 pesawat mau diletakkan dimana,” ungkapnya.

Jika dilihat dari segi ekonomi, lanjutnya, IKN ini yaitu pemborosan budget negara dikala pembangunan dan duit rakyat dikala sehabis difungsikan secara sarat selaku ibu kota negara dan sentra pemerintahan.

“Ini kan menyusahkan penduduk untuk menerima layanan negara. Padahal negara mesti menyediakan pelayanan optimal bagi rakyatnya. Kalau tidak dapat menyediakan pelayanan maksimal, mampu dibilang pemerintahan ini telah gagal. Pemerintah maunya efisiensi, tapi penduduk tidak mampu mengefisiensikan uangnya jikalau mesti ke IKN,” ungkapnya lagi.

Proyeksi pengguna transportasi ini belum tergolong ASN dan pekerja swasta yang diperintahkan di IKN. Diperkirakan ASN yang sedang pekerjaan di sentra pemerintahan dan ibu kota negara ditambah para pekerja sektor swasta yang berkepentingan dengan ibu kota negara, jumlahnya bisa menjamah 2-3 juta orang. Jumlah orang ini mulai menjadi beban extra di sektor transportasi dikala mereka pulang ke kota yang berasal di momen libur.

“Ini lah yang mesti dievaluasi oleh pemerintah,” kata sosok yang mengklaim sudah menolak pembangunan IKN sejak tahun 2017, yang terlihat pada jejak digital di tahun 2017 dan 2019.

Namun, sebab IKN ini telah dalam proses pembangunan, ia menginginkan pemerintah mampu memikirkan buat memicu IKN selaku ibu kota dan sentra pemerintahan kedua. Bukan menjadi ibu kota dan sentra pemerintahan sesuatu-satunya.

“Bukan bagi pengganti Jakarta, tapi selaku embel-embel Jakarta,6 dalam melayani warga negara Indonesia, utamanya untuk Indonesia belahan timur. Seperti yg pernah aku sampaikan ke Prof Bambang Susantono tahun dahulu, yg dikala itu merupakan Kepala Badan Otorita IKN dan kini menjadi Utusan Spesifik Kerjasama Internasional Pembangunan IKN,” pungkasnya.

efisiensi anggaranibu kota nusantaraevaluasi proyek