Kai Bersiap Ikuti Kebijakan Pemerintah Soal Subsidi Krl Berbasis Nik

Beredar kabar pemerintah bakal menunjukkan subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) siap mendukung dan melaksanakan kebijakan itu apabila sudah disepakati.

VP Corporate Secretary KCI Joni Martinus mengatakan pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan yang bakal diambil pemerintah. Terlebih KCI yg juga bab dari KAI masuk dalam tubuh jerih payah milik negara (BUMN).

“Tentu kita dari segi KAI Commuter tentu mulai apapun nanti yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan, itu pasti kita mulai dukung dan kami laksanakan kebijakan tersebut,” kata Joni Martinus terhadap wartawan di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2024).

Joni meyakini setiap kebijakan yg dikeluarkan pemerintah sudah digodok dengan baik. Muara kebijakan itu pastinya untuk mengembangkan pelayanan KCI ke masyarakat.

“Karena, kami niscaya sama-sama meyakini apa yang nanti dipastikan oleh pemerintah atau kebijakan nanti mulai dibentuk oleh pemerintah itu tentu akan mempunyai pengaruh pada kenaikan pelajarannya terhadap masyarakat,” ucap Joni.

Sampai dikala ini belum dikenali prosedur niscaya terkait subsidi berbasis NIK ini. Namun, Joni menuturkan, nantinya KCI akan melaksanakan dan menyesuaikan dengan kebijakan itu.

“Kita mulai siap melaksanakan itu dan bersiap menyesuaikan dengan kebijakan itu,” ujarnya.

“Kita tahu sendiri bahwa Tarif Commuter ini menggunakan sketsa PSO, Public Service Obligation, yg memperoleh subsidi dari pemerintah,” imbuh dia.

Sebelumnya perihal pergeseran prosedur subsidi KRL Jabodetabek kembali muncul. Mulai 2025, rencananya pemerintah bakal menerapkan subsidi KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Planning ini terungkap dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Aturan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Aturan 2025.

Dalam dokumen tersebut pemerintah berniat memamerkan subsidi public service obligation (PSO) untuk bidang transportasi dan penyediaan pemberitahuan publik sebesar Rp 7,96 triliun.

Spesifik bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero), subsidi PSO mulai diberikan sebesar Rp 4,79 triliun. Subsidi ini diberikan buat pelayanan kelas ekonomi buat dua transportasi kereta api, antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Nah dalam dokumen itu disebutkan ada beberapa perbaikan yg mau dijalankan bagi sketsa PSO Kereta Api. Yang paling pertama yakni perbaikan pada tata cara tiket elektronik KRL Jabodetabek, disebutkan perbaikan mulai dijalankan dengan menerapkan tiket elektronik berbasis NIK untuk pengguna KRL.

“Penerapan tiket elektronik berbasis NIK terhadap pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” tulis dokumen tersebut dikutip Rabu (28/8/2024).

Dalam dokumen tersebut juga dituliskan operator kereta PSO diminta untuk memaksimalkan pendapatan non tiket biar penghematan pertolongan subsidi sanggup dikerjakan.

Selain itu perbaikan yg yang lain akan dijalankan dengan melaksanakan analisa kepuasan konsumen melalui prosedur survei indeks kepuasan penduduk (IKM) pada KA penugasan PSO dan melaksanakan pelaksanaan verifikasi berbasis ongkos pada penyelenggaraan KA PSO.

Dengan pergeseran sketsa subsidi berbasis NIK, artinya tidak seluruh penduduk sanggup memperoleh layanan KRL dengan harga yang murah menyerupai sekarang. Hanya orang yang layak mendapat subsidi saja yang sanggup mencicipi layanan KRL dengan harga murah.

Kemenhub Buka Suara

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun membenarkan perihal yang timbul dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 tersebut.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pemerintah memang berniat merubah sketsa subsidi KRL Jabodetabek jadi berbasis NIK. Hal ini sedang dikaji penerapannya bareng dengan PT KAI selaku operator. Bahkan, Adita bilang bergotong-royong kalau dilihat secara tata cara penerapan subsidi berbasis NIK telah siap untuk dikerjakan.

“Sedang kalian kaji dan koordinasikan dengan KAI selaku operator. Pada dasarnya Kemenhub bersiap buat melaksanakan itu, terlebih KAI telah punya sistemnya,” beber Adita di saat dihubungi .

Adita juga menekankan pergeseran sketsa ini rencananya dibentuk untuk memperlihatkan subsidi transportasi menjadi lebih sempurna sasaran.

“Ya ini (skema subsidi berbasis NIK) memang berniat untuk memamerkan subsidi yg sempurna sasaran,” tegas Adita.

Dia melanjutkan dikala ini yang masih terus dibahas pemerintah yakni data segala orang pihak yg berhak memperoleh subsidi layanan KRL, dan juga pihak mana yang mau memverifikasi apakah seseorang berhak sanggup subsidi atau tidak.

“Namun yang masih perlu dibahas mengenai data yang mau mendapat subsidi khusus dan nanti siapa yg mau melaksanakan verifikasi,” beber Adita.

Simak Video: Jokowi soal Wacana Subsidi KRL Diubah Berbasis NIK: Saya Nggak Tahu

[Gambas:Video 20detik]

kaisubsidi krl berbasis nikjabodetabekHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi pola di siniSelengkapnya