Kebijakan Kurikulum, Cobaan Nasional, Dan Penguasaan Wawasan Umum

Poly video beredar di media lazim yang memamerkan belum dewasa sekolah kesusahan menjawab pertanyaan wawasan lazim dan dasar yg sewajarnya dikuasai anak sekolah. Misalnya, sekelompok anak yg diberi pertanyaan wacana singkatan. Atau video yang lain wacana sekelompok murid yg kesusahan melaksanakan pembagian bilangan puluhan dengan bilangan satuan. Juga video wacana sekelompok anak yg tak mengenali nama negara-negara di suatu benua. Termasuk fakta menegangkan yang timbul di kabar keterangan televisi nasional wacana belum dewasa jenjang Sekolah Menengah Pertama yang belum dapat membaca.

Yang mengakibatkan fenomena ini menawan yaitu tugas media lazim kawasan siapa pun dari banyak sekali kalangan, latar belakang, dan kepentingan mampu berkomentar apapun perihal fenomena tersebut. Nir perlu punya keahlian khusus, kepakaran mendalam, latar belakang akademik mentereng, atau pengalaman terjun di bidang pendidikan beberapa tahun agar mampu mengeluarkan usulan wacana fenomena ini. Siapapun yang terhubung ke platform digital tertentu kawasan video tersebut tersebar bisa berkomentar dan komentarnya mampu setara dengan pakar di bidang pendidikan.

Bagi pihak yg gemar mengkritik pemerintah, utamanya di bidang pendidikan, fenomena ini dikaitkan dengan kegagalan Kurikulum Merdeka yang dipraktekkan pada kurun Menteri Nadiem Makarim. Kurikulum Merdeka diklaim selaku kurikulum yang terlalu bebas alasannya yaitu berpihak pada murid, salah satunya dengan tetap membiarkan murid naik kelas walaupun tidak dapat membaca, merupakan penyebab utama mengapa belum dewasa tersebut tak dapat menjawab pertanyaan wacana wawasan lazim dan mendasar.

Selain itu dihilangkannya Ujian Nasional (UN) pada 2020 di saat pandemi COVID-19 melanda dunia dituding selaku kepingan dari kegagalan Kurikulum Merdeka. Menurut warganet yg mengkritik kebijakan ini, murid menjadi tidak mempunyai motivasi berguru alasannya merupakan tak ada UN. UN yang salah sesuatu fungsinya untuk menyeleksi kelulusan murid dari sesuatu jenjang pendidikan dianggap efektif selaku alat buat memotivasi murid berguru sehingga mempunyai skil dan wawasan tertentu yang dibutuhkan.

Tetapi kelompok yg pro dengan kebijakan pemerintah punya argumentasi tersendiri. Dalil utama yg diberikan cukup valid. Usia belum dewasa yang timbul di video berada di kisaran usia Sekolah Menengah Pertama dan SMP, yang bermakna bahwa setidaknya belum dewasa telah bersekolah selama minimal 6 tahun bahkan 9 tahun. Atas dasar itulah, menyalahkan pembatalan UN dan Kurikulum Merdeka yg gres dipraktekkan secara sedikit demi sedikit pada 2021 merupakan tuduhan yg salah alamat.

Jika belum dewasa telah bersekolah minimal 6 tahun, kurikulum mana yang layak disalahkan? Jika mereka sudah hingga di jenjang SMA, setidaknya mereka pernah menempuh salah sesuatu UN entah di jenjang SD atau SMP, apakah UN mengakibatkan mereka tahu wawasan lazim dan wawasan dasar tersebut?

Upaya Cocoklogi

Sebagai guru yg telah terjun di dunia pendidikan dan persekolahan selama 10 tahun, menegaskan untuk menghubungkan fenomena yang terjadi di golongan anak sekolah dengan kebijakan kurikulum dan UN sangatlah sulit. Terutama alasannya yaitu aku kesusahan memperoleh hasil observasi yang membahas hal tersebut. Tanpa adanya data menyerupai itu, saya meyakini bahwa upaya menghubungkan anak yg tidak hafal persamaan Pythagoras atau tak tahu nama negara di Eropa dengan kebijakan kurikulum dan UN hanyalah upaya cocoklogi.

Tanpa adanya data valid, hal tersisa yg saya punya merupakan pengalaman. Sepuluh tahun terjun di beberapa sekolah dengan latar belakang geografis, sosial, dan ekonomi yang berlainan bikin aku meyakini validitas pengalaman saya. Meskipun, pada permulaan aku mesti bikin klaim bahwa validitas ini hanyalah validitas internal dan karenanya cuma berlaku dalam konteks di mana saya berada.

Saya mulai mengawali dari pengalaman pada 2019 kemudian bergerak mundur ke belakang. Pada tahun itu aku gres saja pindah ke suatu Sekolah Menengah Pertama gres yang tidak jauh dari sentra kabupaten di salah sesuatu kabupaten di DIY, suatu sekolah berbasis pesantren dengan murid berasal dari banyak sekali kota di Pulai Jawa. Saat itu masih berlaku Kurikulum 2013 yang direvisi pada 2017.

Sebagai guru IPA, semester pertama aku mengajar bahan suhu dan kalor di mana salah satu aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan yaitu melaksanakan konversi suhu. Konversi suhu yaitu upaya membandingkan beberapa skala termometer, dan alasannya yaitu ini perbandingan maka muncullah pembagian. Dengan estimasi murid-murid aku telah lewat UN tingkat SD (saat itu disebut USBN), semestinya gampang bagi mereka melaksanakan pembagian sederhana. Faktanya? Saya masih mendapati lebih dari setengah anggota kelas kesusahan melaksanakan operasi pembagian dan perkalian sederhana tersebut.

Mundur ke tahun 2014, tahun pertama aku mengajar. Saya memperoleh peluang mengajar di suatu Sekolah Menengah Pertama berbasis pesantren di pesisir timur Lampung, sempurna di salah sesuatu ruas Jalinsum Kabupaten Lampung Timur. Ketika pertama kali mengajar di sana masih masa transisi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menuju ke Kurikulum 2013. Dengan estimasi murid-murid saya di Kelas 7 melalui masa 6 tahun SD mereka dengan menggunakan KBK, pastinya mereka sudah piawai dengan wawasan dan penghitungan dasar. Faktanya, lagi-lagi aku mesti menggelengkan kepala.

Dalam konteks pengalaman inilah risikonya aku meyakini tidak ada kekerabatan yg mempunyai efek antara kebijakan kurikulum dan UN dengan wawasan lazim dan dasar murid. Pengalaman mengajar di beberapa sekolah berlainan secara letak geografis dan latar belakang keluarga dari murid-muridnya meyakinkan saya bahwa fenomena yg saya dapatkan dikala itu sama sekali tak terhubung dengan kurikulum yang sedang dipraktekkan maupun ada atau tidaknya UN.

Bahkan jikalau aku mundur lebih jauh ke 2008 dan 2004 dikala saya selaku murid mengerjakan UN, banyak bahan dasar yg aku dan teman-teman aku tidak ketahui dan banyak wawasan lazim yg tak kami ketahui. Lantas, apa yg bahu-membahu menghipnotis wawasan dasar seorang murid?

Poly Faktor

Menjawab pertanyaan tersebut tidak mampu serta merta menunjuk sesuatu atau beberapa variabel selaku penyebabnya alasannya merupakan banyak aspek yg terlibat dalam proses penguasaan wawasan dasar seseorang.

Dapat dari aspek internal anak (kemampuan kognitif, aksara rasa ingin tahu, daya tahan dalam mencari tahu), aspek pengasuhan keluarga (seberapa banyak stimulus yg ditemukan anak pada masa balita yg merangsang pertumbuhan otak dan karakternya), aspek lingkungan rumah (pergaulan sosial anak di rumah), aspek lingkungan sekolah (pergaulan sosial anak di sekolah), aspek budaya sekolah kawasan beliau berguru (sekolah yg berkonsentrasi pada pencapaian akademik atau bukan), aspek guru-guru yg mengajar (guru yang melayani keperluan murid atau tak), hingga aspek kebijakan pendidikan yg dicanangkan pemerintah tergolong UN.

Melihat kompleksitas itu, menuding satu atau dua aspek saja selaku penyebab pasti tidak fair. Terlebih lagi hingga dikala menulis postingan ini aku masih kesusahan mendapat hasil observasi akademik maupun lembaga-lembaga observasi yang secara definit menyebutkan bahwa kebijakan kurikulum dan UN menghipnotis penguasaan wawasan dasar murid.

Yang saya yakini selaku seorang guru merupakan fenomena anak murid Sekolah Menengan Atas tidak dapat melaksanakan operasi hitung dasar dan tak tahu nama negara Eropa serta singkatan-singkatan umum, ditambah dengan fenomena murid Sekolah Menengah Pertama tidak dapat membaca dan menulis, merupakan fenomena aktual dan meresahkan. Dan, karenanya fenomena ini mesti secepatnya dicarikan solusinya.

Beberapa wawasan lazim menyerupai nama negara atau singkatan-singkatan bisalah kami kesampingkan apalagi lalu alasannya merupakan hubungannya dengan masa depan murid tidak terlampau esensial. Yang mesti menjadi konsentrasi penting yaitu kesanggupan membaca dan mengkalkulasikan dasar. Keduanya yaitu skill fundamental yg mesti dikuasai murid dalam menghadapi masa depan. Ketimbang menanti kebijakan pemerintah yg rumit dan kadang kala tidak cocok dengan kondisi lapangan, saya mengajak teman-teman guru yg memperoleh fenomena menyerupai itu saling melakukan pekerjaan sama dengan sesama rekan guru di sekolah.

Sekolah selaku unit terkecil pendidikan formal mesti melakukan pekerjaan sama dengan orangtua selaku unit terkecil pendidikan anak mengupayakan banyak sekali seni administrasi untuk memburu ketertinggalan yang dialami anak. Entah mengadakan kelas pemanis di sekolah, mengadakan banyak sekali acara yg bisa merangsang kesanggupan membaca dan mengkalkulasikan secara terpisah, sambil menunjukkan edukasi terhadap orangtua yg bersangkutan bahwa proses yang melakukan berjalan mesti dilalui mudah-mudahan anak tak kehilangan haknya di masa depan.

Jika kami milik terlalu banyak energi bagi berdebat panjang di media lazim wacana siapa yg salah dan siapa yg benar, bukankah semestinya kalian juga milik energi yg terlalu banyak bagi mengupayakan derma terbaik bagi belum dewasa kita yg sedang mengalami tantangan besar dalam salah sesuatu fase pendidikannya?

Hilman Firdaus guru

kurikulum nasionalkurikulum merdekaujian nasionalpengetahuan umumHoegeng Awards 2025Baca dongeng inspiratif calon polisi contoh di siniSelengkapnya