Jakarta –
Pemerintah melakukan merencanakan registrasi keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Targetnya, antisipasi tersebut dapat selesai Juni 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dari 26 sektor atau bidang yang mesti diadaptasi regulasinya dengan ketentuan OECD, secara lazim dikuasai telah selesai dijalankan mulai dari sektor perpajakan, birokrasi, metode keuangan, penindakan korupsi dan terkait lingkungan.
“Beberapa sudah in line dengan persyaratan OECD, dua telah berada dalam track yang benar dan ada juga yang masih belum. Makara itu yg tadi direview dengan seluruh K/L,” kata Airlangga usai Kedap Koordinasi Terbatas Perkembangan Aksesi Indonesia bagi OECD di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menerangkan initial memorandum akan dibawa atau diserahkan dalam sidang konferensi menteri pada permulaan Juni 2025 buat direview oleh pihak OECD.
“Kita mulai tuntaskan (initial memorandum) di selesai Maret. Akhir Maret nanti memiliki arti kan semua initial memorandum telah selesai, kalian kompilasi, kita diskusikan lagi, kalian matangkan. Nanti permulaan Juni telah kami serahkan ke mereka,” kata Susiwijono dalam potensi yg sama.
Dokumen initial memorandum berisi analisa bisa berdiri diatas kaki sendiri atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia kepada persyaratan yg ditetapkan OECD. Dokumen ini nantinya mulai menjadi contoh dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.
Penyusunan initial memorandum dijalankan oleh Timnas OECD yg berisikan 64 kementerian dan forum (K/L) dengan 26 komite. Setelah dokumen diserahkan, kata Susiwijono, tim dari OECD mulai tiba ke Indonesia pada permulaan 2026 bagi mengerjakan penilaian.
“Kalau initial memorandum telah diserahkan, nanti akan direview oleh mereka. Nah lazimnya enam bulan berikutnya, katakan di permulaan 2026, mereka gres mulai tiba ke Indonesia mengerjakan assessment. Assessment review lagi, comply nggak dengan ini,” beber Susiwijono.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno usai hadir rapat menyodorkan peluangnya biar Indonesia mampu menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun. Sasaran itu lebih singkat dari pengalaman negara-negara yang lain yang perlu waktu 4-8 tahun.
“Ya kalau targetnya sih tiga tahun ya menyerupai kata Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto), tetapi kan kami nggak tahu proses teknisnya,” ucap Arif.
oecdkeanggotaan indonesiapendaftaran oecdperekonomianaksesi oecd
