Waka Komisi Ix Dpr Minta Pemerintah Untuk Hukum Khusus Soal Thr Ojol

Wakil Ketua Komisi IX dewan perwakilan rakyat Charles Honoris mengaku mengerti argumentasi para pengemudi ojek online (driver ojol) menggelar demonstrasi untuk menuntut sokongan tunjangan hari raya (THR). Charles menyampaikan permasalahan ini cukup kompleks alasannya pengemudi ojol berstatus selaku mitra, bukan pegawai.

“Saya sanggup mengerti permintaan komunitas ojek daring buat sanggup menemukan THR. Namun, permasalahan ini cukup kompleks alasannya driver ojol berstatus selaku mitra, bukan pegawai. Oleh alasannya itu, mereka tidak secara otomatis berhak atas THR sebagaimana dikontrol dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yg berlaku bagi pekerja dengan korelasi kerja formal,” kata Charles terhadap wartawan, Senin (17/2/2025).

Kendati demikian, kata Charles, ada beberapa terobosan kebijakan yang sanggup diperhitungkan buat menampilkan keadilan bagi para pengemudi ojol. Pertama, denah THR berbasis insentif di mana perusahaan aplikasi ojol sanggup menerapkan THR berbasis insentif.

“Skema THR berbasis insentif dan sokongan di mana perusahaan aplikasi ojol (Gojek, Grab, dll.) sanggup menerapkan THR berbasis insentif, umpamanya menampilkan bonus terhadap pengemudi yang telah melakukan pekerjaan dalam periode tertentu dan menyanggupi persyaratan jumlah perjalanan,” katanya.

Kemudian, kedua, kata Charles, THR sanggup diambil dari potongan komisi perusahaan. Dia menyebut sebagian komisi yang diambil oleh perusahaan sanggup dialokasikan secara sedikit demi sedikit untuk membentuk dana THR.

“Dana THR diambil dari potongan komisi perusahaan di mana sebagian dari komisi yang diambil oleh perusahaan sanggup dialokasikan secara sedikit demi sedikit buat membentuk dana THR,” ungkap Charles.

Charles berharap pemerintah secepatnya menghasilkan hukum khusus bagi melindungi pengemudi ojek daring. Dia menyadari di sekarang ini belum ada regulasi yg terperinci perihal hak atas THR dan cuti serta jaminan kesehatan untuk pengemudi ojol.

“Asa kalian pastinya pemerintah mesti secepatnya menghasilkan regulasi khusus untuk melindungi pekerja gig economy seumpama pengemudi ojol dan pekerja lepas lainnya. Saat ini belum ada regulasi yg terperinci perihal hak-hak pekerja di gig economy, tergolong pengemudi ojol,” ujarnya.

“Pemerintah sanggup menghasilkan regulasi khusus yang menampilkan proteksi sosial, tergolong hak atas THR, cuti, dan jaminan kesehatan untuk mereka. Negara lain seumpama Spanyol dan Inggris sudah mulai menertibkan hak-hak pekerja gig economy gampang-mudahan menemukan proteksi lebih baik,” imbuhnya.

Ojol Tuntut THR

Massa dari driver ojol sebelumnya menggelar demo di depan Kementerian Ketenagakerjaan. Massa ojol meminta pembayaran THR dari perusahaan berupa uang, bukan materi pokok.

“Yang niscaya yaitu permintaan kalian, bahwa kalian mesti menemukan THR berupa uang, bukan berupa materi pokok,” ujar Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati terhadap wartawan di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (17/2).

Lily ingin menemani adanya kebijakan terkait pembayaran THR terhadap driver ojol. Apalagi, lanjut dia, Wamenaker Immanuel Ebenezer menyampaikan driver online mesti memperoleh THR, baik roda dua maupun roda empat.

“Pak Wamen udah mengeluarkan statement bahwa ojol mesti menemukan THR, baik roda beberapa, roda empat, maupun kurir, yg niscaya itu. Kami menemani Pak Menteri dan Pak Wamenaker buat merealisasikan bahwa kita mulai menemukan THR tahun ini,” katanya.

Simak juga Video Wamenaker Nilai Tuntutan Driver Ojol Minta THR Masih Wajar

[Gambas:Video 20detik]

charles honoriskomisi ix dpr riojek onlineHoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi pola di siniSelengkapnya